Pelanggaran HAM merupakan tindakan yang sangat serius dan harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah hukum yang tepat. Di Indonesia, ada beberapa langkah hukum yang bisa dilakukan terhadap pelaku pelanggaran HAM.
Pertama-tama, langkah-langkah hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM di Indonesia dimulai dengan penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum. Menurut pakar hukum, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, “Penyelidikan dan penyidikan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam menegakkan hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM.”
Selanjutnya, setelah penyidikan selesai, langkah-langkah hukum berikutnya adalah penuntutan terhadap pelaku pelanggaran HAM. Penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum di pengadilan. Menurut Ketua Komisi Hukum Nasional (KHN) Indonesia, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, “Penuntutan harus dilakukan secara adil dan transparan agar keadilan bisa terwujud.”
Setelah proses persidangan selesai, langkah-langkah hukum terakhir adalah putusan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran HAM. Putusan pengadilan merupakan bentuk keadilan yang harus dijalankan oleh negara. Menurut Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Bambang Waluyo, “Putusan pengadilan harus dijalankan dengan sungguh-sungguh untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran HAM.”
Dengan adanya langkah-langkah hukum yang jelas dan tegas, diharapkan pelaku pelanggaran HAM di Indonesia bisa dihukum dengan adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Langkah-langkah ini juga menjadi contoh bagi negara lain dalam menangani pelanggaran HAM di berbagai belahan dunia.